AGUNG SANTANA, 2017, PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL, SKRIPSI
AMATUS WILEM MASRIAT, 2017, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, STUDI KASUS
ANGGA RAMDHANA, 2017, TINDAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BANK BUKOPIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN PASAL 263 DAN 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, LEGAL MEMORANDUM
ANGGI WULANDARI DESIANI PUTRI, 2017, KONTEN SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, SKRIPSI
APRIAN FUJI NUGRAHA, 2017, TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS GUBERNUR DKI BASUKI TJAHAYA PURNAMA DIKAITKAN DENGAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAP MPR NOMOR VI TAHUN 2001, SKRIPSI
ARIEF RAHAYU, PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, SKRIPSI
ASEP JANAYU, 2017, KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SKRIPSI
ASTRI INDRIANI, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNG-NYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SKRIPSI
ATANG HERDIANA, 2017, SITA EKSEKUSI YANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA, STUDI KASUS
BADRU YAMAN, 2017, SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPR RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS PENYELIDIKAN PANSUS ANGKET KPK DALAM KASUS KORUPSI E-KTP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR DPD DAN DPRD (MD3), LEGAL MEMORANDUM
BELLA APRILIA, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN YANG MENDAPATKAN PERLAKUAN DISKRIMINASI OLEH RUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, SKRIPSI
BOETJE CHRISTOFH EMMANUEL LALENOH, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, SKRIPSI
DEDI JAYA SIHITE, 2017, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, SKRIPSI
DEVI SUGIARTO, 2017, TINDAK PIDANA PERAMPASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 18/PID.B/2014/PN.KLN, STUDI KASUS
DIANI CITRA, 2017, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, STUDI KASUS
DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, 2017, HAK MENDAHULU NEGARA ATAS HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, SKRIPSI
DILIYA MARIAM RINJANI, 2017, SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG KEPASTIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM REGULASI REKLAMASI TELUK JAKARTA, SKRIPSI
EDWIN REYNALDI, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU PADA WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, SKRIPSI
ELMA CHRISTIANY, 2017, PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : LP/834/2017/JBR/RES.PWK, LEGAL MEMORANDUM
ERSHA JANUAR MAHARDIANTO, 2017, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI LELANG DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA DEBITUR WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA, SKRIPSI
FIA DELPIA, 2017, ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK RENCANA PERLUASAN JALAN BUAH BATU-KIARACONDONG BERDASARKAN GARIS-GARIS KOTA BANDUNG YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2031 BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH, SKRIPSI
JUNITA CORTALIA, 2017, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, SKRIPSI
M ADITYA NARENDRA R, 2017, PENERAPAN SANKSI PELANGGARAM TERHADAP PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016, SKRIPSI
MOHD SYARIF, 2017, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERIAN IZIN PABRIK YANG BERADA DITENGAH PEMUKIMAN PENDUDUK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SKRIPSI
MUHAMAD SOPIAN, 2017, LEGALITAS KEWENANGAN KOMANDAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, SKRIPSI
NONA NOVE FALANA, 2017, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA OLEH NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN BUKU III KUH PERDATA, SKRIPSI
RANJAYA PRABOWO, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL YANG MEREKAYASA TIMBANGAN (METROLOGI LEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN, SKRIPSI
RHESA ANGGARA UTAMA, 2017, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DI HUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.342/KEP.1354-HUKHAM 2015 TENTANG PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA, SKRIPSI
RIAN FIRMANSYAH, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SKRIPSI
RIKO NURJAMAN, 2017, TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 YANG TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, SKRIPSI
RIZKY MALINTO RAMADANI, 2017, KEDUDUKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DANTAR DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, SKRIPSI
RUKHIYAT SYAHIDIN, 2017, TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN KEWAJIBAN APOTEKER RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL 361 KUHP, LEGAL MEMORANDUM
SANDHI APRIYANTO, 2017, KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (2) AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SKRIPSI
TAUFIK ARDIANSYAH, 2017, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA HAK MILIK ATAS TANAH BARAT DAN TAGIHAN PAJAK (EIGENDOM VERPONDING) DALAM PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, SKRIPSI
WAHYU KUSUMA ATMAJA, 2017, EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SKRIPSI
YUSRIZAL MAULANA GUMILANG, 2017, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PIHAK KE 3 BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA, SKRIPSI
ZAILANI AZIZ, 2017, LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP), SKRIPSI