ADI SOLHAN, 2016, TINDAKAN HUKUM DALAM BERKAS PERKARA NOMOR : LP/B/47/X/2013/PROV DALAM TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, LEGAL MEMORANDUM
ALIPAH LAELANI, 2016, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT SWASTA DI RUMAH SAKIT BORROMEUS KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT, SKRIPSI
ANGGI NURSIGIT, 2016, TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, SKRIPSI
ARINNY ROSMALA DEWI, 2016, PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, SKRIPSI
ARIRIT SUSILO PUJI WIDAYANTO, 2016, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, SKRIPSI
ASEP ANA WICAKSANA, 2016, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN, SKRIPSI
ASEP HASANUDDIN, 2016, PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHAP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ( M K ) NOMOR 21/PUU-XII/2014, SKRIPSI
BENAZIR SYINTIA GUNA, 2016, KONSEKUENSI HUKUM PASAL 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SKRIPSI
EDDY GUNAWAN, 2016, EFEKTIVITAS PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SKRIPSI
EGA PERMANA SETIAWAN, 2016, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN BERDASARKAN PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF B, HURUF C, HURUF D DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, SKRIPSI
FAJAR HIDAYAT, 2016, PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BRIMOB POLDA JABAR YANG MELAKUKAN PENGANIYAAN TERHADAP REKAN KERJANYA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : DP3D/03/VII/2016/PROV DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, LEGAL MEMORANDUM
FATIA KEMALAYANTI, 2016, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA, SKRIPSI
FETRA JANUAR, 2016, PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASEAN DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SKRIPSI
GABRIEL GOKLAS HAPATARAN NAPITUPULU, 2016, ANALISA YURIDIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA, SKRIPSI
GANDANY, 2016, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL, SKRIPSI
HARY MAULANA, 2016, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, SKRIPSI
HENDI FIRLANDY, 2016, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, SKRIPSI
IBNU GHIFARI, 2016, PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENGAWASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA, SKRIPSI
KURALIYADI, 2016, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, SKRIPSI
MOHAMAD IRFAN NUGROHO, 2016, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG No 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN SERTA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.123.04.11.03724 TAHUN 2011 TENTANG PEMASUKAN KOSMETIKA, SKRIPSI
NATASHA RASTIE AULIA, 2016, EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 130 HIR JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG, 2016
NORISKO, 2016, PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI, SKRIPSI
NOVI NOVIANTI, 2016, PERANAN POLSEK BANJARAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN, SKRIPSI
NUNIK, 2016, PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, SKRIPSI
PANJI TEGUH HENDRIAWAN, 2016, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, SKRIPSI
PUTRI WULANDARI, 2016, ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN SERTIPIKAT AKIBAT SALAH OBJEK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH, SKRIPSI
RASTRA FITRAHZI KSATRIAPRAJA, 2016, PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SKRIPSI
RENDY FITRIANDY, 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PT. ANGKASA PURA II DAN MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN BAGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA, SKRIPSI
RENI SUKYADI PUTRI, 2016, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK – POKOK AGRARIA DIBUHUNGKAN DENGAN INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI, SKRIPSI
RIO DAMAS PUTRA, 2016, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA, SKRIPSI
RIYANI PUTERI SURAKUSUMAH, 2016, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TAYANGAN IKLAN YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, SKRIPSI
ROSIE RAMADHAN ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA PERJANJIAN LOAN AGREEMENT BERBAHASA ASING MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN, SKRIPSI
SANDHI APRIYANTO, 2016, KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (2) AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SKRIPSI
SENDI PRIANANDA, 2016, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, SKRIPSI
SINO TONTORI, 2016, PUTUSAN NOMOR : 32/Pid/2015/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS
TAUFIK RAMADHAN, 2016, TINDAKAN PELELANGAN BARANG JAMINAN OLEH BANK TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI NASABAH BANK MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, SKRIPSI
TOMMY WIJAYANTO, 2016, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SKRIPSI
WENDI HERDIAN SURYANA, 2016, TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, SKRIPSI
YULIUS CHRISTIAN, 2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1645 K/PID/2015 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, STUDI KASUS